Peran Etnis Tionghoa dalam Perjuangan Bangsa Indonesia

Kalau kita perhatikan sejarah Indonesia dengan benar, maka setiap gerakan perjuangan bangsa Indonesia yang penting, pasti ada komunitas Tionghoa yang ikut serta atau terlibat dengan gerakan itu. Ambilah Sumpah Pemuda tahun '28 itu, sekalipun hanya sebagai peninjau, ternyata juga ada 4 pemuda golongan Timur Asing Tionghoa menghadiri Kongres Pemuda yaitu Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok & Tjio Djien Kwie.

Dimasa awal kemerdekaan, Didalam BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia), yang dipimpin oleh Bung Tomo, kita juga bisa melihat adanya pemuda Tionghoa yang ikut aktif, seperti Gam Hian Tjong dan Auwyang Tjoe Tek. Dan menurut keterangan, Auwyang Tjoe Tek didalam PBRI termasuk ahli membikin peluru, pengalaman yang didapatnya semasa ikut perjuangan bersenjata di Tiongkok. Sedang didalam Laskar Merah ketika itu, juga terdapat pemuda Tionghoa, pemain sepakbola terkenal - The Djoe Eng.


KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pertama, ternyata juga mengikut sertakan wakil peranakan Tionghoa, Drs. Yap Tjwan Bing dan Liem Koen Hian. Kemudian ditambah lagi 2 orang peranakan Tionghoa, yaitu Tan Ling Djie dan Inyo Beng Goat. Sedang Tan Ling Djie dalam sidang KNIP kedua, dipilih sebagai anggota Badan Pekerja. Dan menjelang sidang KNIP di Solo, jumlah anggota KNIP ditambah lagi seorang peranakan Tionghoa, yaitu Siauw Giok Tjhan.

Kemudian, menjelang sidang KNIP di Malang untuk mengesahkan Perjanjian Linggarjati, ditambah lagi 2 orang peranakan Tionghoa, yaitu Dr. Oey Hway Kim dan Ir. Tan Boen An. Disamping itu, masih ada peranakan Tionghoa yang mewakili partai politik, misalnya Oei Gee Hwat sebagai wakil Partai Sosialis dan Lauw King Hoo sebagai wakil Partai Komunis Indonesia.

Dalam zaman Soekarno terdapat tiga menteri Tionghoa, yakni Tan Kim Liong (Menteri Urusan Pendapatan, pembiayaan, dan Pengawasan), Oei Tjoe Tat (Menteri Negara; anggota Partindo), dan David G Cheng (Menteri Cipta Karya dan Konstruksi). Dalam Demokrasi Liberal sekurang- kurangnya terdapat dua menteri Tionghoa: Ong Eng Die (Menteri Keuangan; anggota PNI) dan Lie Kiat Teng (Menteri Kesehatan; anggota PSII).

Baru dijaman Orba, dimana etnis Tionghoa tidak diberi kesempatan berkecimpung dibidang politik selama 32 tahun lebih itulah, tak seroang etnis Tionghoa bisa duduk sebagai Menteri, kecuali dibulan-bulan terakhir menjelang runtuhnya disnati Orba, Mohammad Bob Hasan dinobatkan sebagai satu-satunya Menteri etnis Tionghoa yang bernama Ther Kian Sheng. Presiden Soeharto hanya menggunakan etnis Tionghoa yang secara faktual berpengalaman dalam perdagangan, diberi kesempatan berkembang dengan segala fasilitas disamping melahirkan konglomerat-konglomerat monopoli, jelas menjadi kroni-kroni "hewan ekonomi", sapi perahan yang menggendutkan keluarga Cendana. Etnis Tionghoa digiring memasuki wilayah bisnis semata, tanpa kesempatan ikut memasuki wilayah lainnya. Etnis Tionghoa dilarang baik secara eksplisit maupun implisit (baca ditakut-takuti) untuk memasuki wilayah politik dan dipersulit untuk menjadi pegawai negeri maupun militer.

Menghadapi Pemilu 2004, partai-partai politik berbasis Tionghoa mengalami kegagalan total. Sekalipun tidak satu partai pun yang berhasil lolos persyaratan Departemen Hukum dan Ham maupun verfikasi faktual KPU dan berhak mengikuti Pemilu. Ribuan simpatisan maupun kader-kader di berbagai daerah yang selama berbulan-bulan membanting tulang dan menghimpun dana, menyiapkan diri untuk turut serta dalam Pemilu 2004. Ironisnya dengan tidak ada rasa tanggung jawab sedikitpun pimpinan partai-partai tersebut dengan cepat menjadi kutu loncat dan berpindah menjadi caleg partai lainnya, meninggalkan para kader maupun simpatisannya dalam kebingungan dan kekecewaan. Tetapi berdasarkan penelitian beberapa koran berbahasa Tionghoa, ada 92 orang caleg DPR-RI yang berasal dari etnis Tionghoa yang tersebar dalam berbagai partai politik kontestan Pemilu yad, belum lagi caleg-caleg untuk DPRD. Entah mereka direkrut untuk dijadikan vote getter atau untuk penggalangan dana partai, tetapi hal ini membuktikan bahwa ada kemajuan dalam kehidupan berpolitik etnis Tionghoa. Demikian juga terdapat ratusan orang Tionghoa di seluruh Indonesia yang telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam pemilihan DPD.

Jadi, seandainya etnis Tionghoa diperlakukan sama dengan warganegara Indonesia pada umumnya, diberi kesempatan sama untuk bergerak juga dibidang politik, diperbolehkan memasuki setiap badan pemerintahan, dari kecamatan di desa-desa sampai pada kementerian di pusat pemerintahan, saya yakin pada satu saat diantara mereka juga akan muncul orang-orang yang berkemampuan dan bisa diandalkan untuk memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa etnis Tionghoa mempunyai potensi yang dapat diandalkan di negara ini. Dengan jumlah yang lumayan besar, mereka dapat memainkan peranan yang cukup signifikan dalam memajukan bangsa dan negara. Pada umumnya mereka yang etnis Tionghoa berpendidikan tinggi dan mempunyai etos kerja yang terkenal rajin dan ulet serta mempunyai jaringan kerja yang rapi. Akan menunjukkan keunggulannya tersendiri sebagai Indonesia yang etnis Tionghoa didalam sumbangannya membangun negara ini.

Tidak lagi hanya dalam mimpi, tapi menjadi kenyataan. Mereka-mereka yang etnis Tionghoa akan berperan sama sebagai warganegara Indonesia.